Pemerintah Indonesia akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata guna memerangi praktik korupsi yang terjadi di sektor pariwisata. Hal ini diumumkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pekan lalu.
Pungutan liar atau pungli merupakan masalah serius yang sering terjadi di tempat-tempat wisata di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan para wisatawan, tetapi juga merugikan reputasi pariwisata Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk pokja khusus yang akan fokus menangani masalah ini.
Sandiaga Uno menjelaskan bahwa pokja penanggulangan pungli ini akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak kepolisian, kejaksaan, dan Dinas Pariwisata daerah. Mereka akan melakukan razia rutin di tempat-tempat wisata yang sering menjadi lokasi pungli, seperti objek wisata alam, taman hiburan, dan pusat perbelanjaan.
Selain melakukan razia, pokja ini juga akan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata mengenai pentingnya menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik pungli. Mereka juga akan memberikan informasi kepada para wisatawan mengenai hak-hak mereka dan cara melaporkan jika merasa dirugikan oleh pungli.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pungli dan membuat tempat wisata di Indonesia menjadi lebih bersih dan terpercaya. Dengan demikian, pariwisata Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
Dengan dibentuknya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan dapat meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan membuat para wisatawan merasa lebih aman dan nyaman saat berkunjung ke Indonesia. Semoga langkah ini dapat memberikan dampak positif dan membuat pariwisata Indonesia semakin berkembang dan maju.